Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya Dalila negara .Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusionil – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
berita politik

· KPK Periksa Pejabat Bank Century

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan penyelidikan terkait kasus dugaan skandal Bank Century.

Kali ini, penyidik KPK meminta keterangan mantan Kepala Divisi Perbendaharaan Bank Century Joko H Indra, terkait surat-surat berharga bank tersebut. “Tadi hanya dikonfirmasi soal surat-surat berharga (Bank Century),” katanya singkat kepada wartwan di Gedung KPK Jalan R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/3/2010)

Kini, Joko menjabat sebagai staf profesional di Bank Mutiara itu diperiksa sejak pukul 08.00 – 18.00 WIB. Saat disinggung kasus L/C bodong Misbakhun, Joko mengaku tidak tahu menahu. “Kalau itu bukan urusan kita,” kelitnya.

· Bambang Soesatyo dan Skandal Gila Bank Century

JAKARTA – Nama Bambang Soesatyo kerap muncul saat kasus Bank Century mencuat hingga akhirnya paripurna. Pasalnya, Anggota Komisi III DPR ini menjadi salah satu penggagas dibentuknya Pansus Century.

Dalam perjalanannya menelisik dugaan pelanggaran dalam proses bailout senilai Rp6,7 triliun ini Bambang menyaksikan sejumlah kejanggalan. Dia pun akhirnya mengambil inisiatif untuk menuangkan kesaksiannya melalui sebuah buku berjudul Skandal Gila Bank Century

“Tulisannya sudah rampung dan saat ini sedang dicetak sebanyak 10 ribu eksemplar,” ujar Bambang saat dikonfirmasi okezone, Rabu (17/3/2010).

Rencananya, awal April mendatang buku tersebut akan diluncurkan di Press Room DPR dan akan dipasarkan di sejumlah toko buku.

Politisi Partai Golkar ini mengaku, tidak ada tujuan khusus dalam menulis buku Skandal Gila Century. Dirinya hanya ingin menuangkan kisah soal perjalanannya dalam mengungkap kasus Bank Century.

“Saya hanya iseng saja menulis dan ingin menceritakan fakta yang terjadi,” ujar pria yang sempat menjadi wartawan ini.

Sejumlah versi memang mencuat dalam menelusuri kasus Bank Century. Hingga kini, aparat penegak hukum pun belum menindaklanjuti hasil paripurna DPR. Lantas, apakah buku yang ditulis Bambang Soesatyo akan kembali mengungkap fakta? Kita lihat saja nanti.

4. Peningkatan Kerjasama Parlemen Indonesia Dan Australia

Ketua Komisi I DPR-RI, Kemal Azis Stamboel, mengadakan kunjungan kerja ke Canberra dan Melbourne, Australia, 15-18 Maret 2010 untuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait baik dari parlemen Australia, pejabat tinggi Australia, Indonesianis, maupun instansi yang tekait erat dengan bidang kerja Komisi I antara lain urusan luar negeri, pertahanan, komunikasi, dan intelijen.

Ketua Komisi I secara berturut-turut diterima oleh Senator John Faulkner, Menteri Pertahanan Australia; Honorable Greg Combet MP, Menteri Pertahanan bidang Personel, Materil dan Ilmu Pengetahuan; Senator Michael Forshaw, Ketua Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade; Harry Jenkins MP, Speaker House of Representatives, Abu Rizvi, Deputy Secretary Depkominfo Australia; Dr Stephen Gumley, CEO Defence Materiel Organization; John Carlson, Dirjen Australian Safeguards and Non-Proliferation Office; dan Tim Lindsey, Ketua Australia-Indonesia Institute. Ketua Komisi I juga berdiskusi dengan enam Indonesianis dari the Australian National University seperti Dr Harold Crouch, Dr Greg Fealy, Dr Marcus Mietzner, dan Dr Chris Manning.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi I berpartisipasi dalam working lunch dengan para pejabat Australia termasuk Dirjen Asia Tenggara, Hugh Borrowman, Dubes Kontra Terorisme, Bill Patterson, dan Dubes People Smuggling, James Larsen. Ketua dan Wakil Ketua Interparliamentary Group on Indonesia, Jim Turnour MP dan Senator Allan Eggleston menyelenggarakan jamuan untuk Ketua Komisi I yang dihadiri Dubes RI Canberra dan beberapa anggota parlemen Australia yang akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Dalam berbagai kesempatan tersebut, Ketua Komisi I menjelaskan perkembangan di tanah air, menggali informasi yang akan digunakan sebagai masukan bagi peningkatan peran Komisi I dan mencari peluang kerjasama dalam bidang luar negeri, pertahanan, intelijen, dan komunikasi.

Kunjungan berlangsung baik dan mencapai hasil yang sangat positif bagi peningkatan kerjasama antar parlemen dan hubungan menyeluruh kedua negara khususnya yang terkait dengan bidang kerja Komisi I. Semua pihak menyatakan pujian dan apresiasi atas kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia, 9-11 Maret 2010, yang meninggalkan kesan mendalam bagi pemerintah dan rakyat Australia. Pidato historis yang disampaikan Presiden RI di depan parlemen Australia dipastikan dapat menggugah pandangan banyak orang Australia bukan hanya mengenai pentingnya hubungan kedua negara secara bilateral, regional dan global akan tetapi juga mengenai pemahaman Indonesia yang baru. Masyarakat kedua negara diharapkan tidak lagi menggunakan cara pandang lama dalam menilai masing-masing. Kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan tersebut akan mampu mengatasi masalah yang timbul dalam hubungan kedua negara di masa yang akan datang.

Dalam pertemuan di atas, Ketua Komisi I melihat penting peranan DPR-RI khususnya Komisi I dalam mendukung kemitraan komprehensif kedua negara yang saling menghormati, setara dan saling menguntungkan termasuk bagi implementasi hasil kunjungan Presiden RI. Ketua Komisi I menilai terdapat huge potentials bagi kerjasama lebih lanjut. Sebagai bagian dari penguatan kerjasama antar parlemen, Ketua Komisi I dan Senator Michael Forshaw menyepakati agar Komisi I dapat berkunjung dan bertemu dengan mitranya bulan Juni 2010. Disepakati pula agar momentum dan hasil yang dicapai dalam kunjungan Presiden RI akan ditindaklanjuti. Kunjungan Komisi I tersebut akan disiapkan secara baik sehingga benar-benar dapat memberikan hasil konkret bagi hubungan kedua negara. Kunjungan Ketua Komisi I ini pun dipandang sebagai blessing in disguise karena dilaksanakan hanya berselang empat hari setelah kunjungan Presiden RI.

Kepada Ketua Komisi I, Speaker Harry Jenkins menegaskan bahwa tidak ada opsi lain bagi kedua negara selain meningkatkan kemitraan yang bermanfaat bagi kepentingan kedua negara. Harry Jenkins menyatakan keyakinannya bahwa hubungan kedua negara akan tetap kokoh terlepas dari siapapun yang memerintah di Australia dan secara pribadi akan terus mendukung peningkatan dan konslidasi kemitraan Indonesia dan Australia.

5. SISTEM POLITIK INDONESIAl

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

1. Pengertian sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

2. Cara Berpolitik Melalui Suprastruktur dan Infrastruktur politik

Yang termasuk dalam Suprastruktur politik adalah emua lembaga-lembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

B. Perbedaan sistem politik di berbagai Negara

1. Pengertian sistem politik

a. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.

b. Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

c. Pengertian Sistem Politik

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

SISTEM POLITIK menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng

2. sistem Politik Di Berbagai Negara

a. Sistem Politik Di Negara Komunis :

Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat

b. Sistem Politik Di Negara Liberal :

Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas

c. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia :

Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

1. Ide kedaulatan rakyat

2. Negara berdasarkan atas hukum

3. Bentuk Republik

4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi

5. Pemerintahan yang bertanggung jawab

6. Sistem Perwakilan

7. Sistem peemrintahan presidensiil

referensi :

Senin, 26 April 2010

politik

· KPK Periksa Pejabat Bank Century

· Bambang Soesatyo dan Skandal Gila Bank Century

Tidak ada komentar :

Posting Komentar